Biro Jasa Perijinan

Biro Jasa Perijinan – Izin Usaha Kota Tangerang Serang Banten

Pengertian surat izin usaha

izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan dari pemberian izin oleh pihak berwenang atas penyelenggaraan atas kegiatan usaha yang dilakukan baik berupa barang dan jasa. Tujuan memiliki izin usaha atau perijinan usaha adalah untuk memberi pembinaan, arahan serta pengawasan sehingga usaha bisa tertib dan menciptakan pemerataan kesempatan kerja demi terwujudnya keindahan pembayaran pajak, dan menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan.

Biro Jasa Perijinan Tangerang Serang Banten

Bentuk-bentuk Surat Izin CV. PT. PMA. Tangerang Serang Banten :

1. SITU                       : Surat izin tempat usaha Tangerang Serang Banten

Contoh SITU - SURAT IJIN TEMPAT USAHA Tangerang Serang Banten

2. SIUP                       : Surat izin usaha perdagangan Tangerang Serang Banten

Contoh SIUP – Surat Izin Usaha Perdagangan Tangerang Serang Banten

3. NPWP                     : Nomer pokok wajib pajak Tangerang Serang Banten

Contoh - NPWP TANGERANG SERANG BANTEN

4. NRP/TDP               : Nomer registar perusahaan/tanda daftar perusahaan Tangerang Serang

Contoh - NRP/TDP Tangerang serang banten

5. IMB                        : Izin mendirikan bangunan Tangerang Serang Banten

Contoh - IMB Tangerang Serang Banten

6. NRB                       : nomer rekening bank Tangerang Serang Banten

Contoh - nomer rekening bank Tangerang Serang Banten

7. AMDAL                 : analisis mengenai dampak lingkungan Tangerang Serang Banten

Contoh - AMDAL TANGERANG SERANG BANTEN

Pentingnya memiliki izin usaha dalam pendirian suatu badan usaha

Pemerintah negara Indonesia mewajibkan bagi para pelaku usaha untuk melengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP dalam melakukan dan menjalankan transaksi usahanya baik di bidang produksi, bidang penjualan, bidang jasa maupun yang lainya.

Kewajiban ini berdasarkan pada peraturan Menteri Perdagangan Indonesia yang diatur dalam undang-undang nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Surat izin ini adalah surat yang diresmikan olah instansi pemerintahan untuk melaksanakan kegiatan bisnis atau usaha dalam bidang jasa atau perdagangan.

Berikut penjelasan mengapa surat izin usaha ini sangat penting bagi kelancaran usaha Anda:

1.       Sebagai alat pengesahan yang diberikan dan disahkan oleh pemerintah

2.       Menghindari masalah perizinan yang kemungkinan muncul sewaktu-waktu di kemudian hari

3.       Membantu memperlancar perdagangan atau kegiatan berbisnis Anda

4.       Membantu dan memperlancar kegiatan ekspor dan impor

5.       Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan pelelangan yang diadakan oleh pemerintah.

6.    Melihat pentingnya surat ini, maka sebaiknya jika Anda belum mempunyai surat ini, untuk segera   membuatnya di pemerintahan daerah kota Anda.

Sanksi apabila tidak melakukan pendaftaran: 

-Sanksi Pidana kejahatan (Pasal 32 UU-WDP) karena pengusaha dengan sengaja atau kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban UU-WDP diancam pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana dendas etinggi-tingginya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-Sanksi Pidana pelanggaran (Pasal 33 UU-WDP) karena pengusaha melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam memenuhi kewajiban UU-WDP diancam pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

-Sanksi Pidana pelanggaran (Pasal34 UU-WDP) karena pengusaha tidak memenuhi kewajiban untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan atau keterangan lain untuk pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) bulan kurungan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,-(satu juta rupiah).

kesimpulan

Setiap perusahaan yang didirikan wajib mendaftarkan usahanya agar tidak terjadi kecurangan dan juga mempermudah untuk memberi pembinaan, arahan serta pengawasan sehingga usaha bisa tertib dan menciptakan pemerataan kesempatan kerja demi terwujudnya keindahan pembayaran pajak, dan menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan.

Apabila perusahaan tidak mengikuti prosedur yang telah di tetapkan,perusahaan tersebut akan dikenakan sanski berupa denda Uang atau diancam Pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Manfaat Lain Dari Memiliki Izin Usaha

Memulai suatu usaha atau mendirikan bisnis baru memerlukan berbagai macam persiapan. Berbagai macam faktor perlu dipertimbangkan misalnya saja seberapa besar modal yang dimiliki, bagaimana tingkat keseriusan usaha dalam artian usaha tersebut merupakan bisnis utama atau bisnis sampingan belaka dst.

Hal-hal tersebut tersebut diupayakan dengan tujuan usaha yang sudah dirintis dapat dipertahankan keberadaan dan kelangsungannya bahkan ditingkatkan lagi. Selain faktor kesiapan diawal usaha didirikan dan aliran penghasilan yang diperoleh yang tergantung pada minat konsumen terhadap komoditas atau jasa yang dijual, keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi juga oleh keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut.

Dalam suatu usaha faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Dengan memiliki izin usaha maka kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu penertiban atau pembongkaran. Manfaat yang diperoleh dari kepemilikan izin usaha tersebut adalah sebagai sarana perlindungan hukum.

Berbicara mengenai fakta di lapangan, tidak sedikit kios-kios pedagang ditertibkan atau terkena tindakan pembongkaran lantaran tidak memiliki izin usaha. Kejadian tersebut kerap sekali menimpa para pedagang kecil dimana pun mereka berada. Namun, penertiban hanya akan diberlakukan lantaran tidak ada unsur legalitas dalam usaha yang didirikan. Untuk itu, keberadaan izin usaha dalam melengkapi kegiatan perdagangan yang dilakukan sangat memiliki arti penting.

Secara lebih rinci uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Izin Usaha  Sebagai Sarana perlindungan hukum

Seperti yang telah disinggung diatas, kerap kali telivisi menayangkan berita tentang pembongkaran terhadap pedagang-pedagang kecil. Tindakan-tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakpatuhan para pedagang terhadap aturan­-aturan hukum yang berlaku.

 Salah satunya adalah kepemilikan izin usaha. Terbatasnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para pedagang serta ketidaktahuan para pedagang akan aturan-aturan tersebut menjadi faktor penyebab mereka kerap kali menyepelekan sisi legalitas dari suatu usaha yang dijalaninya.

Rumitnya pengurusan izin usaha kerap kali menjadi momok bagi para pedagang membatalkan niat mereka melegalkan usaha­nya. Dengan demikian ketidakpatuhan tidak selalu berawal dari pedagang. Namun, seringkali dari sistem birokrasinya. Selain itu, faktor permainan oknum-oknum pada instansi terkait juga menjadi rahasia umum dan mengakibatkan keengganan pelaku usaha mengurus izin usaha.

Dengan kepemilikan izin usaha, seorang pengusaha telah sedini mungkin menjauhkan kegiatan usahanya dari tindakan pembongkaran dan penertiban. Hal tersebut berefek memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usahanya. Legalisasi merupakan sarana yang pemerintah sediakan agar kenyamaan dalam melakukan kegiatan usaha dirasakan oleh para pelakunya.

2. Memiliki Izin Usaha  Sebagai Sarana promosi

Kegiatan promosi merupakan salah satu metode yang kerap kali dilakukan untuk mendongkrak omzet penjualan serta sebagai ajang pengenalan bagi usaha yang baru dibuka. Dalam promosi tersebut, tidak lupa pengusaha mempromosikan komoditas yang disediakan. Tidak ketinggalan ia memberikan semacam kelebihan dari service yang diberikan kepada calon konsumen.

Misalnya dengan diadakannya potongan harga, delivery order, atau bentuk pelayanan lainnya.

Dengan mengurus dokumen-dokumen hukum tentang kegiatan usaha, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi. Mengapa demikian? Pencatatan izin usaha dilakukan beberapa tahapan lokasi, pertama melalui kantor kelurahan atau kantor kecamatan dan seterusnya.

Dengan komunikasi seperti itu, menegenai izin usaha sebagai perlindungan  hukum  antara pengusaha dan pertugas tersebut, tentunya menjadi ajang promosi secara individu. Setelah izin usaha dan dokumen-dokumen lainya telah selesai, promosi secara inventaris dan administratif mulai dapat dilakukan. Sebagai usaha yang telah terdaftar dalam lembaga pemerintahan yang menaungi jenis usaha maka setiap orang dapat mengakses data-data tersebut.

3. Memiliki Izin Usaha  Sebagai Bukti kepatuhan terhadap aturan hukum

Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Dengan mematuhi hukum yang berlaku, secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada diri. Kepatuhan pengusaha tersebut merupakan bentuk paling terkecil dari tindakan yang dapat dilakukan terhadap negara dan pemerintahan.

4. Memiliki Izin Usaha  Sebagai Mempermudah mendapatkan suatu proyek

Seorang pengusaha tentunya menginginkan kegiatan usaha yang dijalani mengalami kemajuan. Ada beberapa jenis usaha seperti misalnya usaha bidang produksi atau developer perumahan tidak terlepas dari proses pemenangan tender suatu proyek, baik dari perusahaan swasta maupun pemerintah.

Dalam suatu tender, mensyaratkan bahwa para peminat harus memiliki dokumen-dokumen hukum.Tentunya unsur-unsur legalitas yang terkait dengan kepemilikan suatu badan usaha guna mengikuti pelelangan suatu sarana perlindungan hukum tender. Kepemilikan dokumen legal tersebut menduduki posisi pertama. Dengan demikian izin usaha memiliki arti penting bagi suatu usaha. Pada intinya izin usaha dapat dijadikan sebagai sarana untuk pengembangan usaha.

5. Memiliki Izin Usaha  Sebagai Mempermudah pengembangan usaha

Apabila suatu usaha/bisnis yang dirintis telah mencapai perkembangan yang signifikan, aliran modal dan keuntungan telah mengalir. Konsumen semakin bertambah dan mulai berkembang menjadi langganan yang fanatik. Kondisi demikian dapat dikatakan bahwa usaha tersebut memiliki prospek yang bagus di masa depan. Kondisi seperti itu tampaknya sangat tepat untuk ditindaklanjuti dengan suatu ekspansi kekuatan pendukung.

Misalnya, membuka cabang-cabang usaha di beberapa daerah. Dengan kondisi seperti itu, tentunya memerlukan ketersedian dana segar un­tuk merealisasikan keinginan tersebut. Solusinya, meminjam sejum­lah dana kepada bank. Namun, tanpa kelengkapan surat izin usaha dan dokumen penting lain, tampaknya modal akan sulit didapatkan dari lembaga keuangan/bank.

BIRO JASA PERIZINAN KOTA SERANG BANTEN MELAYANI PENGURUSAN IZIN :

PT

CV

PMA

TB

Izin gangguan (HO)

Izin operasional perusahaan hama / vektor penyakit

Izin Pembuangan Limbah (IPL)

Izin Apotek

Izin Budidaya Sarang Wallet

Izin KLINIK

Izin LABORATORIUM

Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah

Izin Lingkungan

Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah

Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah

Izin mendirikan bangunan (IMB)

Izin Mendirikan Bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter

Izin Mendirikan Rumah Sakit (RS) Type C dan D

Izin operasi jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah

Izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringannya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah

Izin operasional Lembaga Pelatihan Kerja

Izin Pekerjaan Pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal

Izin pemakaian tanah milik Negara dan sarana prasarananya

Izin pemanfaatan langsung panas bumi.

Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman

Izin pembangunan dan pengembangan perumahan

Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai

Izin Pembangunan Dermaga

Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah

Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat

Izin Pendirian keramba apung

Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus

Izin pengelolaan pasar rakyat

Izin pengelolaan pusat perbelanjaan

Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR/DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpul lokal

Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan

Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal

Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah

Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah

Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Izin Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan

Izin Penyelenggaraan Taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya dalam wilayah Kabupaten

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Perpanjangan IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)

Izin Praktik Terapi Wicara

Izin prinsip penanaman modal

Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal

Izin prinsip perluasan penanaman modal

Izin prinsip perubahan penanaman modal

Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga

Izin Reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal

Izin Reklame

Izin Tenaga Kesehatan

Izin Toko Obat

izin usaha ,izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapianumum yang jaringan jalurnya dalam 1 ( satu) daerah

Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah

Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah

Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpul Lokal

Izin Usaha Bengkel

Izin Usaha Industri

Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)

Izin Usaha Jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal

Izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah

Izin Usaha padang Golf

izin usaha panglong

Izin Usaha Pengecer (toko, retail, dan sub distributor) obat hewan

Izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal untuk berbagai sektor usaha

Izin Usaha Penggilingan Padi Heuler

Izin Usaha penyelenggaraan angkutan sungai sesuai dengan domisili orang perorangan warga Kabupaten Serang

Izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minuman ditempat

Izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha

Izin Usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah

Izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha

Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, dan rumah potong hewan

izin usaha toko modern

Rekomendasi pest Control

sertifikat laik fungsi

Sertifikat Laik Hygiene Jasaboga

Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Sertifikat Rumah Makan dan Restoran

Surat ijin usaha perdagangan

Surat Izin Apotek

Surat Izin Kepala Bidan/Perawat (SIK B atau SIK P)

Surat Izin Kerja Ass. Apoteker (SIK.AA)

Surat Izin Kerja Bidan/Perawat (SIK B atau SIK P)

Surat Izin Praktik Apoteker

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)

Surat Izin Praktik Dokter PKM

Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Surat Keterangan Laik Sehat Hotel

Surat tanda pendaftaran waralaba

Tanda daftar gudang

Tanda daftar perusahaan (TDP)

Tanda daftar usaha pariwisata

BIRO JASA PERIZINAN KOTA SERANG BANTEN Melayani jasa pembuatan, pengurusan, pendaftaran serta perpanjanganan siujk (surat izin usaha jasa konstruksi) dan semua perizinan di kota Tangerang, Serang, Banten, Pandeglang, Cilegon.

Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) adalah surat ijin usaha yang harus dilengkapi untuk melakukan tender projek konstruksi di berbagai bidang yaitu: bidang konsultan, sipil, mekanikal, telekomunikasi, elektrikal, tata lingkungan, serta arsitektural.

Dengan memiliki siujk (surat ijin usaha jasa konstruksi) artinya bahwa perusahaan tersebut sudah memenuhi kriteria untuk mengikuti pelelangan hal ini dikarenakan perusahaan tersebut telah lulus dalam kelengkapan administrasi perusahan serta sudah tersertifikasi.

syarat utama dalam pengurusan siujk adalah memiliki sertifikat tenaga ahli konstruksi dan sertifikasi badan usaha (sbu) dari lpjk

Persyaratan perpanjanganan SIUJK :

persyaratan iujk- ijin jasa konstruksi copy akte pendirian dan perubahannya dan sk kehakiman.

1. copy ktp semua direksi dan komisaris copy ijazah, asli skt/ ska (sertifikat keterampilan kerja)keterangan domisili perusahaan asli.

2. copy npwp perusahaan.

3. copy tdp ( tanda daftar perusahaan ).

4. pas foto direktur ukuran 3× 4 = 3 lbr ( berwarna bagi grade 1-4) asli- kta & sbu.

5. sertifikat tenaga ahli konstruksi berbeda bagi setiap prinsip ilmu.

Informasi lebih lanjut hubungi :

Bapak Fatah

WA: 082111119326

(Phone/SMS/Whatsapp)